Korupsi di Indonesia

Oleh: http://www.indonesia-investments.com

Singkatan ‘KKN’ adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Setiap kali ada protes anti-pemerintah, singkatan KKN ini dapat didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi dan nepotisme dan – yang banyak mencemaskan mayoritas penduduk Indonesia – telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia, mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998).

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia (meskipun ada beberapa tanda-tanda, yang dibahas di bawah, yang mengarah ke perbaikan situasi).

Masihkah KPK Seganas Era Abraham Samad ?

Oleh: Victor Marbun

Kisruh KPK dan POLRI akhirnya mulai mereda, Presiden Jokowi akhirnya melantik tiga pimpinan sementara KPK yakni Taufiequrrachman Ruqi, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji (Kompas/20/2/2015). Presiden Jokowi sebelumnya juga telah menonaktifkan pimpinan KPK Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto akibat menjadi tersangka.

Saya pribadi cukup prihatin melihat nasib Pak Abraham Samad, dan Pak Bambang Widjojanto yang bak petir di siang bolong dijadikan tersangka oleh polisi akibat kesalahan masa lalunya. Terlepas dari itu semua, saya sangat kagum dengan sepak terjang Pak Abraham Samad sebagai pucuk pimpinan KPK. Siapa yang tidak tau beliau, bak seorang Ranger, semua pelaku korupsi kelas kakap disikat habis. Gubernur, menteri, anggota DPR, pengusaha kelas kakap dipaksa masuk ke penjara tanpa ampun! Nama beliau ditakuti oleh setan-setan koruptor yang menggrogoti bangsa ini, oleh karena keganasan beliau. Bayangkan, dalam kurun waktu 2014 uang negara yang diselamatkan KPK mencapai 2,8 Triliun…Ngeri-ngeri sedap besarnya jika meminjam kalimat politisi nan jenaka yang juga sekarang masuk penjara. Angka 2,8 T yang diselamtkan KPK ini jauh melebihi jumlah yang diselamatkan Kepolisian RI yang hanya 67,7 Milyar dan Kejaksaan Agung sebesar 792 Milyar (Detik News, 17/2/2015).

KPK di Ambang “Sakratul Maut”

Oleh: Suhardi

Hari-hari sulit, kini sedang melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni hari di mana perjuangan melawan korupsi sedang diuji. Ujian itu terasa menyesakkan dada ketika satu persatu komisionernya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Entah benar ada atau dibenarkan, semuanya dijerat kasus hukum. Dimulai dengan ditangkapnya Bambang Widjajanto dengan jeratan pasal 242 juncto pasal 55 KUHP perihal Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Disusul dengan serangan bertubi-tubi kepada Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan juga Zulkarnain.

Sebagai anak kandung yang lahir dari rahim reformasi, keberadaan KPK menjadi harapan segenap anak bangsa. Harapan tinggi itu digantungkan kepada pundaknya untuk memberantas penyakit akut bangsa, yakni korupsi. Penyakit yang telah merusak perekonomiandan sendi-sendi kehidupan.

Harapan tinggi anak bangsa kepada KPK memang tidak mengecewakan dan telah terbukti. Di usianya yang masih muda, KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp153 triliun.

Bambang Widjojanto

Oleh: Vizcardine Audinovic

Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Dia lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959.

Pada 1984, Bambang menyelesaikan studi di Universitas Jayabaya. Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000.

Bambang juga salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Sepak terjangnya dalam bidang HAM, membuatnya meraih
penghargaan Kennedy Human Rights Award. Pada 2001, dia menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University. Tahun 2002 menjadi konsultan anti KKN di Partnership of Governance Reform.

Jadilah Pahlawan Bangsa bukan Pengkhianat Bangsa !

Oleh: kallolougi.blogspot.com

Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan Negara
Tlah gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa

Anda semua pasti udah pada nyambung dengan lagu di atas. Yups, tuh lagu wajib yang dinyanyikan setiap penyelenggaraan upacara bendera minimal seminggu sekali tiap hari Senin pagi. Katanya sih, untuk menghormati arwah para pahlawan yang telah berjasa terhadap nusa dan bangsa.
By the way, bulan November gini emang paling asik ngomongin tentang pahlawan. Soalnya tiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia biasanya suka memperingati momen itu sebagai hari pahlawan. Pahlawan kemerdekaan pembela bangsa dan Negara pun dipuja-puja dan disanjung. Bahkan khas Negara nasionalis yang suka mengadakan upacara bendera, mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan juga menjadi menu wajib.
Terlepas dari lirik lagu mengheningkan cipta yang nyerempet pemujaan terhadap para pahlawan secara berlebihan, pada faktanya jasa para pahlawan itu diabadikan Cuma sebatas monument dan museum, nggak lebih.

DPR: KPK Jangan Ragu Bidik TNI

Oleh: http://www.indonesiamedia.com

Pengadaan alutsista TNI harus transparan.

Menjelang HUT ke-67 yang jatuh pada 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk transparan dalam menggunakan anggaran. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan pernah ragu untuk membidik TNI bila ada laporan atau temuan yang mengindikasikan adanya korupsi di korps loreng ini.

Setelah reformasi, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR M Nasir Djamil, TNI di antara lembaga-lembaga negara lainnya relatif jarang terdengar di publik terseret dalam pusaran isu korupsi.

Anies: KPK Dilawan Karena Berhasil Pangkas Penghasilan Koruptor

Oleh: news.detik.com

Situasi KPK sangat mencekam menyusul adanya anggota Provost dan perwira Mabes Polri yang datang ke lembaga tersebut. Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, menilai KPK dilawan karena memang berhasil memangkas penghasilan koruptor.

“KPK terkesan dilawan karena KPK berhasil memangkas penghasilan para koruptor dan menyeretnya,” kata Anies di depan lobi Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Sabtu (6/10/2012).

Menurut Anies, KPK belum pernah mengalami tekanan sebesar ini. Ia meminta, saatnya publik memilih apakah akan ikut memberantas korupsi atau justru membiarkannya.

Intel Polri Berkeliaran di Luar Gedung KPK

Oleh: http://www.jpnn.com

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini diintai belasan orang yang diduga intel polisi. Bahkan di antara mereka ada yang mengenakan seragam dengan tulisan Provost pada bagian lengannya.

Menurut informasi yang berkembang, kedatangan provost Mabes Polri itu guna membawa paksa 5 orang penyidik Polri di KPK yang masa tugasnya telah habis.Hanya saja kelima penyidik itu belum melapor ke Mabes Polri.

Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi bahwa Polri akan memanggil paksa penyidiknya dari KPK. “Kami belum menerima informasi yang valid mengenai apa benar ada penangkapan.

SBY Jadi Tambah Pusing

Oleh: http://www.waspada.co.id

Indonesia Police Watch (IPW) menilai jika perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pusing. Apalagi, menurut IPW jika dalam perseteruan tersebut, KPK mulai ‘melibatkan’ TNI dengan cara bekerjasama dalam penggunaan Rutan Guntur (Rutan TNI).

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane ketika dihubungi di Jakarta, hari ini menilai jika manuver KPK yang meminjam Rutan TNI ternyata berhasil membuat para pejabat tinggi Polri cemas dan ‘ciut nyali’. Kecemasan ini kian tinggi tatkala beredar kabar bahwa KPK mulai mengusut sejumlah dugaan korupsi di Polri yang makin banyak dilaporkan masyarakat pasca kasus Simulator SIM.

Menguji KPK & Momentum Membongkar Korupsi di Tubuh Polri

Oleh: Yakub Adi Krisanto

Insiden ‘kecil’ yang terekspose media mengenai ‘tersandera’nya penyidik KPK untuk membawa barang bukti dugaan korupsi korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi ujian bagi kewenangan KPK yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat kepolisian seakan diperintahkan untuk mencegah petugas KPK membawa barang bukti yang diambil dari gedung Korlantas Polri. Peristiwa ini menggemparkan karena menggambarkan betapa Polri sebagai lembaga penegak hukum yang mengetahui hukum hendak melawan tugas KPK yang diatur dalam undang-undang.