Oleh: http://www.waspada.co.id
Indonesia Police Watch (IPW) menilai jika perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pusing. Apalagi, menurut IPW jika dalam perseteruan tersebut, KPK mulai ‘melibatkan’ TNI dengan cara bekerjasama dalam penggunaan Rutan Guntur (Rutan TNI).
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane ketika dihubungi di Jakarta, hari ini menilai jika manuver KPK yang meminjam Rutan TNI ternyata berhasil membuat para pejabat tinggi Polri cemas dan ‘ciut nyali’. Kecemasan ini kian tinggi tatkala beredar kabar bahwa KPK mulai mengusut sejumlah dugaan korupsi di Polri yang makin banyak dilaporkan masyarakat pasca kasus Simulator SIM.
Neta menilai jika para elit Polri terlihat khawatir jika para elit Polri yang nantinya menjadi tersangka korupsi akan ditahan di Rutan TNI. IPW menyebut jika penarikan 20 penyidikan tersebut adalah bagian dari aksi balasan Polri terhadap manuver KPK yang mulai ‘melibatkan’ TNI.
“Secara jangka panjang penarikan ini akan melumpuhkan KPK dan membuat konflik KPK-Polri kian terbuka lebar, mengingat 110 penyidik KPK adalah anggota Polri. Jika konflik KPK-Polri menajam diperkirakan Presiden akan pusing melihat perangkat-perangkat di bawahnya cakar-cakaran,” ujar Neta.
Di sisi lain menajamnya konflik KPK-Polri akan membuat penangan kasus korupsi besar, seperti megaskandal Bank Century, Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum serta Andi Malarangeng mengambang dan tidak akan pernah tuntas.
Selain itu, Neta pun menilai, Polri tidak berdiam diri. Korps Tribrata ini membalas aksi KPK dengan menarik 20 penyidikan dari lembaga yang kini dipimpin Abraham Samad itu. Secara jangka panjang, menurut Neta, penarikan ini akan melumpuhkan KPK, 110 penyidik KPK adalah anggota Polri. Hal ini akan membuat konflik KPK-Polri kian terbuka lebar.
“Jika konflik KPK-Polri semakin menajam, diperkirakan Presiden SBY akan pusing melihat perangkat-perangkat di bawahnya cakar-cakaran,” tegas Neta
Di sisi lain menrut Neta menajamnya konflik KPK-Polri akan membuat penangan kasus korupsi besar seperti Century, Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum serta Andi Malarangeng akan mengambang dan tidak akan pernah tuntas.
Langkah Polri menarik 20 penyidik yang diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara serentak tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang KPK berdiri.
Karena itu, muncul dugaan bahwa itu merupakan tindakan pembalasan, karena KPK sedang melakukan pembersihan internal Polri yang diduga sebagai sarang korupsi, yaitu menangani dugaan korupsi pengadaan Driving Simulator R2 dan R4 di Korlantas Mabes Polri.
“Memang, kita mau menafsir ke mana lagi? Kalau ada hal yang tidak biasa (penarikan), tafsir ke sana (pembalasan) adalah hal yang logis. Langkah itu sangat disesalkan dan Presiden harus mengambil tindakan,” kata pengamat hukum pidana Universitas Parhayangan Agustinus Pohan.
Langkah Polri tersebut semakin menurunkan citranya yang tengah terpuruk di masyarakat, yaitu mempertunjukan sikap yang tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi, terutama pembersihan internal Polri.
Polri lebih mengedepankan ego organisasi daripada kepentingan negara dalam rangka pemberantasan korupsi, karena KPK akan kekurangan tenaga penyidik.
“KPK saja sekarang masih kekurangan penyidik, Polri malah menarik 20 personelnya secara bersamaan. Seharusnya Polri menambah jumlah penyidik, bukan menarik secara bersamaan. Kalau mau menggembosi KPK berarti menggembosi Negara Indonesia,” ujarnya.
Menyikapi penarikan tersebut, Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, para pimpinan akan bertemu dengan Kapolri Timur Pradopo.
Itu untuk menyampaikan bahwa langkah Polri akan menghambat proses pemberantasan korupsi karena minimnya penyidik di tengah banyaknya kasus yang sedang ditangani KPK.
(dat03/mediaindonesia/rmol)
BELA NEGARA 