Global Corruption Barometer 2017 – Indonesia ‘Layanan Publik Membaik, Namun Korupsi Politik Masih Tinggi’

Oleh: http://www.ti.or.id

Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara. Hasil GCB 2017 menunjukkan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower; Pemerintah harus menepati janji untuk memberantas korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Mengakhiri korupsi akan mendorong terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jutaan orang di Indonesia dapat keluar dari lingkaran kemiskinan jika uang yang hilang akibat korupsi diinvestasikan dalam pembangunan berkelanjutan. Itu sebabnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 (SDGs Goal 16) memfokuskan pada terciptanya keadilan, menghentikan illicit financial flows, mengakhiri suap dan korupsi.

“Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup.” ungkap Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia.

Korupsi di Indonesia

Oleh: http://www.indonesia-investments.com

Singkatan ‘KKN’ adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Setiap kali ada protes anti-pemerintah, singkatan KKN ini dapat didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi dan nepotisme dan – yang banyak mencemaskan mayoritas penduduk Indonesia – telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia, mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998).

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia (meskipun ada beberapa tanda-tanda, yang dibahas di bawah, yang mengarah ke perbaikan situasi).

Menanamkan Kejujuran Kepada Bangsa Indonesia

Oleh: Iva Zulaiha

Kondisi Indonesia saat ini menurut saya sangat buruk, dimana Indonesia mengalami berbagai masalah, baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan pejabat. Dikalangan masyarakat baik remaja maupun orang dewasa banyak terjadi penyimpangan misalnya banyaknya pelajar yang tawuran, mencuri bahkan menyalahgunakan narkoba. Dikalangan para pejabat penyimpanganpun banyak terjadi, banyaknya para pejabat yang korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Masalah-masalah tersebut menghambat kemajuan bagi Indonesia sendiri.

Penyebab dari semua masalah diatas salah satunya adalah mulai pudarnya kejujuran yang dimiliki bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini kejujuran sudah mulai ditinggalkan, baik kejujuran kepada diri sendiri ataupun kejujuran terhadap orang lain. Untuk mengatasi permasalahan-permasalah yang sekarang ini banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu dengan menanamkan kejujuran pada bangsa Indonesia. Pentingnya suatu kejujuran adalah karena sikap tidak jujur, sangat buruk dampaknya pada bangsa ini jika ketidak jujuran sudah dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Dapat dilihat dari realita yang terjadi di negeri ini, khususnya di dunia pendidikan, dimana menyontek sudah seperti hal yang biasa. Semua orang sepakat menganggap bahwa menyontek itu adalah suatu hal yang buruk, tetapi semua orang tidak dapat mengelak dari situasi-situasi yang membawanya untuk melakukan menyontek.

KPK di Ambang “Sakratul Maut”

Oleh: Suhardi

Hari-hari sulit, kini sedang melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni hari di mana perjuangan melawan korupsi sedang diuji. Ujian itu terasa menyesakkan dada ketika satu persatu komisionernya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Entah benar ada atau dibenarkan, semuanya dijerat kasus hukum. Dimulai dengan ditangkapnya Bambang Widjajanto dengan jeratan pasal 242 juncto pasal 55 KUHP perihal Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Disusul dengan serangan bertubi-tubi kepada Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan juga Zulkarnain.

Sebagai anak kandung yang lahir dari rahim reformasi, keberadaan KPK menjadi harapan segenap anak bangsa. Harapan tinggi itu digantungkan kepada pundaknya untuk memberantas penyakit akut bangsa, yakni korupsi. Penyakit yang telah merusak perekonomiandan sendi-sendi kehidupan.

Harapan tinggi anak bangsa kepada KPK memang tidak mengecewakan dan telah terbukti. Di usianya yang masih muda, KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp153 triliun.

Jadilah Pahlawan Bangsa bukan Pengkhianat Bangsa !

Oleh: kallolougi.blogspot.com

Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan Negara
Tlah gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa

Anda semua pasti udah pada nyambung dengan lagu di atas. Yups, tuh lagu wajib yang dinyanyikan setiap penyelenggaraan upacara bendera minimal seminggu sekali tiap hari Senin pagi. Katanya sih, untuk menghormati arwah para pahlawan yang telah berjasa terhadap nusa dan bangsa.
By the way, bulan November gini emang paling asik ngomongin tentang pahlawan. Soalnya tiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia biasanya suka memperingati momen itu sebagai hari pahlawan. Pahlawan kemerdekaan pembela bangsa dan Negara pun dipuja-puja dan disanjung. Bahkan khas Negara nasionalis yang suka mengadakan upacara bendera, mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan juga menjadi menu wajib.
Terlepas dari lirik lagu mengheningkan cipta yang nyerempet pemujaan terhadap para pahlawan secara berlebihan, pada faktanya jasa para pahlawan itu diabadikan Cuma sebatas monument dan museum, nggak lebih.

DPR: KPK Jangan Ragu Bidik TNI

Oleh: http://www.indonesiamedia.com

Pengadaan alutsista TNI harus transparan.

Menjelang HUT ke-67 yang jatuh pada 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk transparan dalam menggunakan anggaran. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan pernah ragu untuk membidik TNI bila ada laporan atau temuan yang mengindikasikan adanya korupsi di korps loreng ini.

Setelah reformasi, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR M Nasir Djamil, TNI di antara lembaga-lembaga negara lainnya relatif jarang terdengar di publik terseret dalam pusaran isu korupsi.

Berantas Korupsi di Tubuh Polri, Siapa Takut?

Oleh: inilah.com

Perseteruan antara binatang cicak dengan buaya, sepertinya berlanjut ke babak selanjutnya.

Hewan ini menganalogkan perseteruan antara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (polri). Hanya saja, kalau dulu yang menjadi aktor utama adalah mantan Kabareskrim Susno Duadji, kini adalah mantan Kaorpslantas Djoko Susilo.

Ya, saat ini KPK telah menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo, eks Kepala Korps Lalu Lintas yang kini tengah menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang

Menguji KPK & Momentum Membongkar Korupsi di Tubuh Polri

Oleh: Yakub Adi Krisanto

Insiden ‘kecil’ yang terekspose media mengenai ‘tersandera’nya penyidik KPK untuk membawa barang bukti dugaan korupsi korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi ujian bagi kewenangan KPK yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat kepolisian seakan diperintahkan untuk mencegah petugas KPK membawa barang bukti yang diambil dari gedung Korlantas Polri. Peristiwa ini menggemparkan karena menggambarkan betapa Polri sebagai lembaga penegak hukum yang mengetahui hukum hendak melawan tugas KPK yang diatur dalam undang-undang.

Korupsi di Kantor Swasta Lebih Mengerikan daripada di Kantor Pemerintahan

Oleh: kompasiana.com

Siapa bilang kasus korupsi cuma melulu di kantor-kantor pemerintahan? Jangan salah! Justru, kasus korupsi lebih banyak terjadi di kantor-kantor swasta. Berikut ini faktanya.

Beberapa kawan saya sesama pengusaha yang memiliki perusahaan sekelas multi-nasional, pernah mengeluh kepada saya tentang kondisi internal perusahaan masing-masing. Mereka adalah CEO yang juga pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut. Demi menjaga etika bisnis, saya merahasiakan identitas mereka.

Sejarah Korupsi di Indonesia

Oleh: Amin Rahayu, SS

Tarian Koruptor Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda (Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri.