Budi Susilo Soepandji; Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional – “Ada Kerawanan yang Luar Biasa”

Oleh: Sukron Faisal-Sindo Weekly Magazine

Di jantung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), ada nama Budi Susilo Soepandji. Menjabat gubernur lembaga sejak Februari 2011, dialah yang bertanggung jawab atas urusan penyemaian bibit ketahanan negara di kalangan pejabat senior negara, tokoh sipil, kader partai, dan akademisi. Kepada reporter SINDO Weekly, Sukron Faisal, pekan lalu, Budi Susilo bercerita soal kebangkitan bangsa, soal kemiskinan, jurang sosial, dan kerawanan lainnya yang mengintai di horizon. Petikannya:

Bagaimana Anda melihat semangat kebangkitan nasional pasca-Reformasi ?

Dulu, kebangkitan nasional dilatari semangat bebas dari kolonialisme. Tapi kini, utamanya setelah Reformasi, kami di Lemhannas melihat ada tantangan baru dengan corak yang lain.

RUU Kamnas Tak Sesuai dengan Semangat Reformasi

Oleh: Tri Kurniawan-okezone.com

Koordinator LSM Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai tak ada alasan pemerintah untuk mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Dia mengatakan, RUU Kamnas diciptakan untuk meredam radikalisme dan teroris hanyalah kamuflase.

“Kan sudah ada Undang-Undang (UU) Konflik yang mengatur itu, termasuk terorisme. Jadi tidak perlu UU Kamnas lagi,” kata Ray di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Ray meminta kepada seluruh fraksi di DPR kompak untuk membatalkan pembahasan RUU Kamnas.

Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Tetapi Mampukah Tetap Bersatu Bila Ada Penolakan Terhadap Kenyataan Keberagaman Indonesia

Oleh: Helena Srimurti

Ada semacam pengakuan baru yang terucapkan dalam kongres kesembilan bahasa Indonesia 28 Oktober 2008, di Jakarta ketika Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengungkap sebuah kenyataan bahwa bahasa Indonesia ternyata telah menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.

Ketika dia membuka kongres bahasa Indonesia hari Selasa yang dihadiri lebih kurang seribu peserta dari seluruh Indonesia itu, Bambang Sudibyo menuturkan peristiwa ketika dia menjabat menteri keuangan pada tahun 2000. Indonesia kala itu hiruk pikuk lantaran diberlakukannya sistem desentralisasi pemerintahan.

Otonomi daerah lalu diberlakukan menyusul runtuhnya Orde Baru dan dimulainya abad Reformasi untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok.