Oleh: ksp.go.id
Agenda Prioritas Nawacita poin 3 merupakan pengakuan atas realitas pembangunan Indonesia yang timpang secara geografis antara bagian barat dan timur, antara Jawa dan luar Jawa, dan antara kota dan desa.
Fakta ketimpangan ini terlihat dari kontribusi PDB antara wilayah barat dan timur, di mana 92 persen PDB berada di bagian barat dan hanya 8 peren di timur. Agenda Nawacita ketiga mengajukan pendekatan pembangunan yang disebut “desentralisasi asimetris” di daerah-daerah terluar dan kawasan perbatasan. Dengan membangun kawasan terluar dan perbatasan, diharapkan ketimpangan pusat-pinggiran dapat dikurangi seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
Pilihan Pendekatan
Konsekuensi dari pilihan pendekatan pembangunan ini, perhubungan antara wilayah yang sudah terbangun dengan wilayah terluar dan perbatasan menjadi kunci. Perhubungan memastikan lalu-lintas orang, kegiatan ekonomi, modal, barang dan jasa, yang dapat menopang pertumbuhan di wilayah-wilayah terluar dan perbatasan.
Untuk mewujudkan arah pembangunan perhubungan ini, Pemerintah telah melakukan penyesuaian serta penentuan dalam pembangunan transportasi di daerah Jawa dan luar Jawa, atau di wilayah barat dan timur. Pendekatan berdasarkan sifat kewilayahan ini akan menentukan peran Pemerintah dalam membangun transportasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pendorong (drive) pembangunan.
Selain pendekatan sebagai pendukung dan pendorong, sifat pembangunan yang dilakukan Kementerian Perhubungan [Kemenhub], sesuai Nawacita, adalah : a) Pelayanan kebutuhan dasar transportasi, b) Peningkatan produktivitas, dan c) Peningkatan daya saing baik sebagai tujuan investasi maupun pariwisata.
Dalam membangun Pelayanan Kebutuhan Dasar Transportasi, Kemenhub berupaya menyediakan akses transportasi yang terjangkau masyarakat dengan penurunan biaya per unit transportasi dan mendorong penurunan disparitas angkutan, melalui moda transportasi perintis dan kewajiban layanan publik (PSO). Untuk itu, KEMENHUB sepanjang tahun 2015 telah membangun 16 pelabuhan penyeberangan di daerah-daerah terpencil di Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk 3 di Jawa dan Bali. Sembilan belas Bandar Udara baru telah dalam proses pembangunan di kawasan terpencil, kawasan perbatasan dan terluar Indonesia yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia.
Bersamaan dengan itu, 49 lokasi bandar udara pembuka daerah terisolir dan 26 bandar udara di daerah perbatasan kini juga direvitalisasi. Selain itu, Kemenhub telah mendistribusikan subsidi perintis angkutan jalan untuk 44 trayek perintis di Sumatera, 9 trayek di Jawa, 38 trayek di Bali dan Nusa Tenggara, 26 trayek di Kalimantan, 38 trayek di Sulawesi, dan 62 trayek di Maluku dan Papua. Penyeberangan perintis juga telah mendapatkan subsidi sebesar 177 lintasan dengan 84 kapal penyeberangan perintis.
Kebutuhan Dasar Transportasi
Di wilayah-wilayah yang telah berkembang seperti di Jawa dan sebagian Sumatera, fokus pembangunan Pelayanan Kebutuhan Dasar Transportasi Kemenhub adalah memperbaiki daya dukung layanan dan dunia usaha transportasi sehingga terjadi penurunan persentasi biaya transportasi terhadap pendapatan rumah tangga. Karena itu di Tahun 2015, Kemenhub akan menyelesaikan pembangunan 17 terminal bus Tipe A di Jawa, Sulawesi dan Maluku. Selain itu, kini 150 Bus Rapid Transit (BRT) sedang dalam tahap perakitan sebagai bagian dari pengadaan 3.000 bus untuk menopang sistem BRT di berbagai kota besar Indonesia. Kemenhub juga sedang membangun sistem transportasi perkotaan di 12 kota Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
Dalam mendukung peningkatan produktivitas, Kemenhub memberikan kontribusi berupa infrastruktur transportasi yang akan memperkuat sistem logistik nasional. Kontribusi ini berbentuk jalur kereta api baru, penggandaan jalur kereta api yang telah tersedia, pelabuhan barang dan pelabuhan penyeberangan. Untuk perkeretaapian, sepanjang tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK, Kemenhub telah membangun kembali 3 stasiun KRL (Jabodetabek), 16 km jalur kereta api Trans Sulawesi (Makassar – Pare-Pare), pengembangan jalur ganda kereta api di Sumatera Selatan dan pengembangan jalur perkeretapian di Sumatera Utara (jalur Binjai-Besitang dan jalur ganda Medan-Kuala Namu).
Sedangkan dalam mewujudkan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi, sedang dibangun 8 kapal angkut perintis ukuran 750 DWT, 2 kapal ukuran 500 DWT, 2 kapal ukuran 200 DWT, serta 1 kapal khusus ternak. Sebanyak 47 kapal negara perintis sedang dalam pengerjaan docking. Kemenhub pada tahun 2015 menyelenggarakan subsidi angkutan perintis untuk 86 trayek dan subsidi pengoperasian kapal khusus ternak.
Selain itu, pembangunan yang dilakukan Kemenhub juga memiliki sasaran yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing Indonesia, baik untuk Indonesia sebagai daerah tujuan investasi maupun Indonesia sebagai daerah tujuan pariwisata. Terkait dengan Daya Saing Investasi, Kemenhub membangun sistem dan jaringan transportasi yang mendukung Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya. Karena itu, di luar manfaat ganda pembangunan infrastruktur perhubungan yang ditujukan mendukung produktivitas, pada tahun 2015 Kemenhub telah melaksanakan 187 paket pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan 23 paket rehabilitasi SBNP, 15 paket pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran, 12 paket rehabilitasi kapal kenavigasian, 67 paket pembangunan dan 4 paket rehabilitasi fasilitas pendukung kenavigasian, dan 20 paket pembangunan dan 15 paket rehabilitasi fasilitas pelabuhan kenavigasian.
Pembangunan beberapa Bandara di kawasan terpencil seperti di Pulau Maratua dan Tana Toraja juga akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan. Jika ditilik dari visi kemaritiman dan pariwisata, penyelesaian perluasan pelabuhan Labuan Bajo akan memfasilitasi aktivitas sandar kapal-kapal wisata yang melayani obyek-obyek wisata sekitarnya antara lain Pulau Komodo yang telah dikenal luas oleh dunia.
BELA NEGARA 