Konsepsi Bela Negara Dan Ancaman Keutuhan Wilayah Kedaulatan RI

Oleh: Kolonel Ctp. Drs. Juni Suburi

Pendahuluan
Perubahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia karena dampak globalisasi kemajuan teknologi diberbagai bidang seperti komunikasi, informasi, dsb. sangat berpengaruh terhadap aspek sosial yang mencakup tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dari luar akan membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan merubah tata nilai yang sudah menjadi identitas maupun pedoman kehidupan bangsa Indonesia.

Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Untuk Penyelenggaraan Bela Negara

Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo

PENDAHULUAN

Tidak dapat dicegah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang di dunia. Hal itu juga mendorong perkembangan teknologi militer, khususnya teknologi senjata, dengan peningkatan daya hancur, jarak tembakan dan ketepatan perkenaannya.

Perkembangan demikian makin mengancam kelangsungan hidup atau sekurang-kurangnya kemerdekaan bertindak bangsa-bangsa yang kurang mampu mengikuti kecenderungan itu.

Bela Negara di Tengah Globalisasi

Oleh: Hanik Lifdiati

”Pemerintah sebagai pengemban mandat sekaligus pengelola dana dari rakyat seyogianya dapat mengakomodasikan segala aspirasi terkait bela negara. Pemerintah tidak perlu merasa superior, sehingga memonopoli makna bela negara serta memarginalkan pribadi atau lembaga di luar pemerintahan.”

Globalisasi menyebabkan batas-batas wilayah suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi informasi mendukung proses komunikasi, sehingga setiap kejadian yang dialami kawasan bumi mana pun segera diketahui siapa pun.

Mbah Joyo

Oleh : Ryan Rachman

“Dulu ketika mbah masih manjadi pejuang mbah ditempatkan di baris depan. Mbah dulu berjuang di bawah pimpinan Jenderal Soedirman. Kalian tahu siapa Jenderal Soedirman?” Tanya Mbah Joyo.
“Tahu mbah. Dia kan yang berjuang dengan cara perang gerilya,” jawabku.

“Kamu benar, cah,” dia memanggilku dengan sebutan cah, meskipun aku bukan bocah lagi. Saat itu aku sudah duduk di bangku SMP kelas tiga. “Dia adalah sosok yang paling mbah banggakan. Orangnya gagah dan penuh dengan wibawa. Dia sangat kharismatik. Tentara Belanda dulu keder saat mendengar namanya,” lanjutnya.

Nilai Filosofis Dalam Lakon Kumbokarno

Oleh: Anung Joko Pamungkas

1. Perang

Seperti Jaspers yang berkata bahwa kejelasan adalah sesuatu yang saya tahu. Dalam hal ini Kumbokarno mengetahui bahwa negerinya sedang menghadapi perang melawan pasukan kera dan Rama. Terpikir oleh Kumbokarno seperti juga pendapat Sartre dengan etre-en-soi yakni “ada adalah apa adanya”. Dihadapan telah terjadi perang dan perang tersebut menimpa negeri Alengka. Tanpa sebab yang harus dijelaskan lebih lanjut, perang menyeret diri Kumbokarno untuk secepatnya mengambil sikap bagi negerinya Alengka. Dalam kesadaran yang dibangun kemudian, bahwa perang ada didepan kita dan tidak dapat lagi terelakkan. Diperlukan langkah-langkah agar perang ini dapat segera diselesaikan.

Nilai-Nilai Bela Negara

Oleh: Benediktus Sudjanto

Frens,,, selingan ya,,, udah keberatan mikirin spiritual niech,,
gemana kalo kita mikir yang berat-berat untuk negara ini,,, gemana
sech caranya biar kita bisa mempertahankan negara ini???? ini ada
bacaan sedikit,, yach buat nambah wawasan,,, untuk lihat lebih lengkap
silahkan klik di : http://www.dmcindonesia.web.id/

Arti dari bela negara itu sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi
kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Akankah Bikin NPWP Sama Dengan Bikin Kartu Kredit ?

Oleh: Gede Suarnaya

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menggenjot penerimaan sudah dilakukan dengan berbagai upaya. Mulai dari Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui sektor properti dengan menggali wajib pajak dari data wajib pajak bumi dan bangunan serta sektor bisnis lainnya sampai kepada program Sunset Policy. Tujuannya tiada lain yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kepemilikan NPWP.

Upaya yang dilakukan tersebut memang tidak selalu berjalan mulus di lapangan sesuai yang diharapkan.

Nasionalis dan “Nasionalis”- Apakah itu Nasionalis ?

Oleh: Anoop (Joehanes)

Apa bedanya ? Sepertinya sama tapi berbeda. Seorang Nasionalis sejati adalah seorang Nasionalis. Seorang yang mendompleng kekuatan kelompok Nasionalis sejati adalah seorang “Nasionalis.” Seorang Nasionalis sejati tidak akan menjadi Ultranasionalis atau Nazisme karena beda kualitas, beda kelas, dan benar-benar beda dunia. Tapi kadang yang mengaku seorang Nasionalis harus melihat lagi ke dalam dirinya sendiri, apakah dirinya seorang Nasionalis sejati atau hanya seorang “Nasionalis”?

Pernah ada sebuah demo dari kelompok Nasionalis di Jakarta.

Kesadaran Bernegara dan Bela Negara Mulai Hilang

Oleh: Budi Harsono

“Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara.” (Presiden AS John F. Kennedy)

Semangat nasionalisme yang berada di balik makna ungkapan yang populer ke seantero jagat itu agaknya sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia. Kendati demikian, potret negeri ini dewasa ini justru menggambarkan dengan gamblang betapa kesadaran bernegara, kesediaan berkorban membela negara, dan mencintai negara pada warga negara sudah mengalami erosi yang sangat tajam.

Hari Bela Negara Pengakuan Terhadap Tokoh Sumbar

Oleh: Saribulih

Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumbar, telah disahkan. Setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.28 tahun 2006.

Satu persatu diskriminasi sejarah kembali mulai diluruskan. Bahkan, perlakuan negara terhadap jasa besar seseorang terhadap eksistensi bangsa Indonesia telah dinilai secara objektif dan proporsional.
Sebagai contoh, Sjafruddin Prawiranegara yang sempat menjadi Presiden Pemerintahan Republik Indonesia (PDRI) telah diakui keberadaannya. Padahal, dimasa Orde Baru, tokoh yang terkait dengan gejolak Pemerintahan Revolusinir Republik Indonesia (PRRI) ini dianggap pemberontak. Sampai-sampai salah satu rentetan sejarah republik ini dihilangkan tanpa jejak.